Home | Muv | Luv | Theatroholic | Jejak Hati | Lurung | Reportize | Load | Kingdom

Senin, 15 September 2008

Kamis, 2008 September 11

Jakarta, 10/9/2008. Bertepatan dengan 5 tahun peringatan Lee Kyung Hae, petani Korea Selatan yang tewas bunuh diri di Cancun, Mexico dalam perhelatan pertemuan tingkat mentri WTO pada 2003 silam, Aliansi Petani Indonesia mnggelar acara refleksi-diskusi bertema Reforma Agraria sebagai Prasyarat Daulat Pangan, di ruang pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jl. Latu Harhari 4b Jakarta.

Diskusi dihadiri tidak kurang dari 50 peserta berasal dari berbagai latar belakang organisasi masyarakat (SPI, Agra, SPP, Pergerakan), LSM (Binadesa, KPA, Walhi, IGJ, Elsam, PBHI, Sawit Watch), Komnas HAM dan mahasiswa (Somasi-Unas). sementara beberapa partai politik yang sengaja diundang dalam momentum tersebut tidak satupun terlihat menampakkan diri, sebuah sinyalemen klasik betapa pelaku-pelaku politik saat ini belum sensitif terhadap issue-issue krusial bangsa.

Acara dimulai dengan pemutaran film pendek tentang aksi penentangan liberalisasi pertanian dan peristiwa kematian Lee Kyung Hae di Cancun yang diikuti dengan ceremony penghormatan (mengheningkan cipta) pada pukul 15.00 dan dilanjutkan dengan pemutaran clip pendek peristiwa kekerasan negara dan korporasi terhadap petani Langkat, Sumatra Utara.

Salah satu narasumber, Gunawan Wiradi, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa persoalan agraria merupakan persoalan yang sangat pelik dan komplicated karena melibatkan sekian banyak stakeholder, dimana peran tentara sangat perlu untuk menjadi pertimbangan.

"untuk berhasil perjuangan agraria ini, perlahan kita harus gandeng tentara", ungkapnya. "sekian banyak kasus agraria melibatkan tentara sebagai salah satu kunci penting persengketaan. di waktu gerilya dulu, selama 9 bulan siapa yang ngasih makan tentara dengan gratis kalau bukan petani di desa-desa, sementara fungsi negara kolaps? itu harus kita sampaikan kepada mereka. jadi saat ini jangan justru tentara dan apalagi negara memusuhi petani", tambahnya.

Meski sudah terbilang uzur, bapak satu ini juga tampak gesit mengkritik peran Komnas HAM yang dinilainya kurang efisien. menurutnya Komnas HAM selama ini dalam penanganan masalah-masalah sengketa agraria lebih bersifat kasuistik, sehingga terkesan hilang satu tumbuh seribu. kekerasan terhadap petani tetap saja jalan di di berbagai tempat, suatu hal yang dicurigainya sebagai klik-klik yang bersifat politis.

Jhoni Simanjutak, Komisioner Komnas Ham yang selama ini sering menangani kasus-kasus kekerasan terhadap petani, tak pelak segera menepis tudingan Gunawan Wiradi.

"Komnas bukan berarti lamban dengan penanganan case to case. pemikiran dan strategi untuk menangani permasalahan secara lebih konprehensif juga sudah lama jadi wacana di Komnas. hanya saja situasi lapangan menuntut penyikapan Komnas juga menjadi per kasus. Namun hal ini tidak berarti Komnas tidak memiliki visi penyelesaian masalah dalam kerangka besar dan efisien", ungkapnya.

Sementara itu Saiful Bahari melihat bahwa konflik-konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari bentuk dan karakteristik kekuasaan serta sistem ekonomi politik yang berkembang. Selama ini perhatian pada kasus-kasus agraria dan kaitannya dengan kecenderungan arah politik masih cukup minim menjadi kajian yang dalam. Konsentrasi kebanyakan berada pada resolusi-resolusi kasus dan tidak dalam kerangka besar kasus itu sendiri dan hubungannya dengan kecenderungan peta politik.

"saya ingin mengajak kepada kita semua untuk meletakkan gerakan reforma agraria ini pada perspektif yang luas dan konteks. kita butuh blue print gerakan yang jelas. dan bahwa tanpa ada perubahan karakteristik kekuasaan di tengah situasi neoliberalisme seperti saat ini".

Agustiana, Sekejend Serikat Petani Pasundan yang datang belakangan menambahkan tentang semakin agresifnya aparat kepolisian terlibat dalam kasus-kasus agraria dan berada pada posisi berhadapan dengan petani dengan melakukan berbagai tindak kekerasan dan melindungi kepentingan korporasi. selain itu dia juga melihat persoalan PPAN sebagai masalah yang tidak jelas.

"polisi ini apa kurang kerjaan ato memang sedang dalam mainset tertentu? ini lembaga gak ada yang ditakuti lagi tampaknya. kekerasan terhadap petani dalam kasus-kasus tanah merata di mana-mana. kasus-kasus salah tangkap seringkali terjadi. Komnas HAM harus bersikap secara tegas. Komnas Ham jangan hanya mendasarkan senjata media namun juga legitimasi dari gerakan petani Indonesia. jangan hanya main di tingkat penghukuman media namun juga penghukuman politik dan yuridis", katanya.

diskusi juga menghangat dengan berbagai feedback dari para peserta yang banyak mempersoalkan tentang strategi penanganan kasus-kasus agraria beserta kritik dan otokritik terhadap berbagai tindakan yang selama ini diambil dan dialami di lapangan terkait kasus-kasus agraria. Kedepan diharapkan bahwa jaringan reforma harus menjadi lebih kuat dan sinergis sehingga akan dapat memperkuat posisi tawar perjuangan petani di level kekuasaan dan sistem kebijakan politik ekonomi bangsa.

Diskusi ditutup dengan acara buka bersama dan obrolan informal terkait rencana pertemuan jaringan reforma agraria yang akan digelar sehari sesudahnya di Eknas Walhi jakarta dan melibatkan berbagai organisasi petani dan LSM yang sebagian besar datang pada kesempatan itu [Dzi]

AFA Ganti Logo

Senin, 2008 Agustus 18

Menindaklanjuti AFA Execom di Manila, 27 Mei 2008, yakni keputusan 22-04 yang menyatakan bahwa akan dilakukan study kemungkinan perubahan logo AFA dengan spesifikasi warna tulisan (biru, hijau, kuning), background (peta Asia), Font (sesuai yang sudah ada), tudung kepala dan tanaman, saat ini Sekretariat AFA di Philiphin mengirimkan sample logo baru yang rencananya akan ditawarkan pada pertemuan ExeCom mendatang.

Desain logo hasil garapan dua voluntir baru asal Korea, Julie dan Johney, itu memang cukup mendapatkan apresiasi bagus di sekrtrariat AFA. Namun demikian logo tersebut juga diharapkan tetap mempertimbangkan hal yang paling substansial, yakni harus mewakili spirit yang dimiliki oleh organisasi.

Logo tersebut telah dikirimkan kepada seluruh anggota AFA di Asia termasuk Aliansi Petani Indonesia, untuk dicermati. Sekretariat AFA berharap akan mendapatkan respon komentar secepatnya sebelum 31 agustus ini untuk kemudian dilakukan study ulang hingga finalizing. Sedang penetapannya sebagai logo resmi menggantikan logo sebelumnya, termasuk diterima atau tidaknya oleh anggota, AFA ExeCom mendatang akan memutuskannya.

Ratusan Petani Langkat Ditangkap Polisi atas 'Sponsor" Buana Estate

Minggu, 2008 Juli 27

Jum’at, 25 Juli 2008, terjadi penangkapan terhadap para petani berjumlah 100 orang di area perkebunan sawit milik PT. Buana Estate yang terletak di Kampung Banjaran Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan oleh POLRES LANGKAT terhadap petani di kampung Banjaran dikarenakan sebelumnya, pada tanggal 21 Juli warga didatangi oleh aparat kepolisian hingga eskalasi konflik meningkat pada tanggal 23 dan puncaknya tanggal 24 Juli yang berakhir dengan bentrok antara petani dan polisi. Dalam peristiwa tersebut, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh karyawan dan Satpam PT.Buana Estate yang berjumlah ± 350 orang dan didukung oleh 120 orang aparat kepolisian dengan mengendarai 2 mobil truk.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tindakan melecehkan kewibawaan Kepolisian Indonesia dan melanggar Hak Azasi Manusia. Dalam kasus ini, terlihat dengan jelas ke arah mana keberpihakan aparat penegak hukum dan mengabaikan proses peradilan yang berlangsung dimana petani melakukan gugatan balik ke perusahaan perkebunan dikarenakan ada kejanggalan perpanjangan HGU-nya.

Sebagaimana diketahui, PT. Buana Estate adalah perusahaan yang memperoleh izin mengerjakan perkebunan sawit di wilayah Cintaraja, Kecamatan Secanggang, Kab.Langkat, Sumatera Utara dengan luas 1.785 Ha (dan termasuk dalam luasan lahan tersebut, terdapat tanah warga kampung Banjaran seluas 70, 3 Ha) dengan memperoleh legalitas melalui SK Gubernur Sumut Surat Gubernur Sumatera Utara No. 23246/Sekr dan Surat Mendagri No. 9/HGU/DA/82. HGU berakhir pada bulan Juni tahun 2007.

Mengetahui izin HGU-ya telah berakhir dimana PT. Buana Estate tidak dapat membuktikan perpanjangan HGU dengan bukti-bukti yang otentik dan semakin menunjukkan arogansi kekuasaan dengan menggandeng aparat kepolisian dalam penyelesaian konflik (tanggal 21, 23, 24 dan 25 Juli 2008) yang menyebabkan jatuhnya korban di pihak petani yang sesungguhnya adalah pemilik yang sah (de jure).

Dengan dalih apapun, aparat kepolisian tidak dibenarkan melakukan penangkapan seperti pelaku kriminal, sementara konflik tersebut masih dalam proses pengadilan. Peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan agraria. Dari seluruh konflik agraria yang ada di negeri ini, tindakan kekerasan aparat selalu saja menyertai setiap konflik. Korban yang jatuh juga selalu rakyat kecil, tak bertanah dan miskin. Sungguh mengherankan, apakah harus selalu rakyat yang jadi korban di negeri ini?

Penangkapan warga Banjaran oleh Polisi adalah jauh dari prosedur hukum, hal tersebut pantas untuk dicap sebagai tindakan tercela dan merendahkan martabat manusia. Di tengah maraknya kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap rakyat tak berdosa, Polres Langkat bukannya hati-hati dalam bertindak, malah semakin berani melakukan pelanggaran HAM. Tindakan ini adalah pengingkaran terhadap kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia, termasuk Hak asasi rakyat petani.[Lodzi]

----------------- *** ------------------

KRONOLOGI PENYERANGAN DAN PENANGKAPAN
OLEH APARAT POLRES LANGKAT
TERHADAP WARGA BANJARAN

Hari senin tanggal 21 Juli 2008

Lokasi Kejadian:
Kampung Banjaran, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Sengketa lahan 70.3 Ha antara warga Banjaran dengan PT. Buana Estate.

Jam 9.00 WIB
3 orang berpakaian prean dan tidak dikenal datang ke Lokasi Banjaran lahan sengketa. Warga banjaran dan PT Buana Estate melihat pilar tapal batas yang dibuat warga pada hari minggu 20 Juli 2008.

Jam 09.30 WIB
Warga Banjaran -+ 55 orang berkumpul di Posko. Berjalan ke arah barat melanjutkan pekerjaan membuat pilar tapal batas dengan PT. Buana Estate.

Jam 11.30 WIB
Ketika warga banjaran (KTMIM) sedang bekerja, datang 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor, mereksa adalah: Ahmad L;anggota polisi berpakaian seragam BRIMOB dengan senjata api laras panjang, anggota polisi berpakaian preman tidak diketahui namanya dengan senjata api laras panjang, Irwanto(iwan busuk); satpam PT. Buana Estate, Seniman; satpam PT. Buana Estate.

Ahmad L; dengan memegang senjata bertanya pada sorang warga bernama Dedi Syahputra Ginting “ mana pengurus atau kordinator lapangan 1 orang untuk saya foto”.
Lalu Dedi Syahputra memanggil kawan-kawasnnya yang sedang bekerja di dalam untuk keluar lalu berbicara “kalau mau di foto kami semua, karena semuanya pengurus dan kordinator yang bapak cari”.

Ahmad L pun melanjutkan “kami adalah anak bangsa, kami bisa saja menghabisi bapak-bapak”.
Poniseh salah seorang warga menimpali “silahkan tembak saya sekarang, dengan membuka baju. Siapa yang bayar gaji polisi, kalau bukan uang rakyat”.

Jam 11.45 WIB
Ke 4 orang tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi dan warga banjaran yang tergabung dalam KTMIM kembali ke posko, menjaga pilar dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab.

Hari Rabu Tanggal 23 juli 2008

Jam 07.20 WIB
Warga Banjaran menyetop karyawan PT. Buana Estate yang akan panen sawit
- polisi berpakaian seragam ada 2 orang mengawal karyawan PT. Buana Estate; Bowo dan Ahmad L

Jam 08.15 WIB
Karyawan PT .Buana Estate menhentikan pekerjaan, buah sawit hasil panen mau di bawa keluar tapi ditahan oleh warga Banjaran.

Jam 10.15 WIB
Kapolsek secanggang B. Siahaan beserta anggotanya turun ke lokasi.
- 2 orang pejabat PT. Buana Estate sugeng; asisten PT. Buana Estate dan Sutripno satpam PT. Buana Estate.
- 2 orang perwakilkan masyarakat Pak Supono dan Pak Andi Wijaya
- Membuat kesepakatan yang disaksikan oleh kapolsek secanggang, dan anggota intel polsek langkat

Bunyi kesepakatan antara lain:
1. buah yang sudah dipanen silahkan dibawa oleh PT. Buana Estate.
2. sebelum ada ngosiasi antara warga dan PT. Buana Estate kedua belah pihak tidak boleh mengadakan aktivitas di lapangan.
3. warga minta kompensasi dari hasil panen.
4. tempat negosiasi rencananya akan diadakan di DPRD Langkat.

Hari kamis, 24 Juli 2008
Jam 07.30
• Karyawan dan stpam PT Buana Estate berjumlah -+ 85 Orang berkumpul dilokasi Banjaran.
• Warga Banjaran -+ 90 Orang berjaga-jaga agar karyawan jangan memasuki area 70,3 ha yang disengketakan.

Jam 08.15 WIB
- Warga (Supono) melapor ke polsek Secanggang dan diterima oleh anggota bapak Yanto.
- Menghubungi media dan tv
- Kontak dengan Jaringan API dan Bina Desa.

Jam 09.45 WIB
Anggota Samapta Polres Langkat -+40 Personil di pimpin oleh AIPTU K. Tarigan Beserta anggota Polsek Secanggang yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Secanggang B. Siahaan turun ke lokasi.

Jam 10.50 WIB
Bentrok fisik antara warga banjaran dan karyawan satpam PT. Buana Estate, tapi berhasil dicegah oleh polisi.
- ada isu yang tersebar diantara warga bahwa ada warga yang mati tertembak oleh polisi.
- Salah seorang warga, pak supono diamankan oleh 4 orang intel dari kodim yang dipimpin oleh sumarlin

Jam 13.30 WIB
Kendaraan jonder yang mengangkut buah sawit keluar dari lokasi, para warga tidur di depan ban jonder.

Jam 16.10 WIB
Polisi pulang, karyawan pulang tapi warga masih berjaga-jaga sampai larut malam

Jam 16 . 15 WIB
- Warga (Supno) melakukan negosiasi dengan Camat Secanggang Ibu Manna Walsawa.
- Camat Secanggang dan Pemkab Langkat tidak berani menjembatani perselisihan antara warga dengan PT. Buana Estate. Alasannya karena kasus ini sudah di tangan Pengadilan Negeri Stabat.
- Camat Secanggang sudah membuat laporan kepada Bupati Langkat dan dan tim penyelesaian kasus tanah kab. Langkat.

Jum’at, 25 Juli 2008
Jam 07.30 WIB
- Karyawan dan Satpam PT Buana Estate yang berjumlah sekitar -+ 350 Orang berkumpul di Lokasi.
Jam 09.00.WIB (Kominikasi dilakukan melalui Tlepon)
Melalui Telepon, Warga melaporkan ke Sekretariat Nasional API, Bahwa dua truk mobil polisi berseragam dan polisi dengan dengan pakaian preman memasuki lahan
Jam 09.30 WIB
Polisi melakukan penangkapan dengan kekerasan terhadap warga Banjaran. Polisi juga melakukan tindakan kekerasan dengan menendang, menginjak dan memukul terhadap warga. Jumlah warga Petani belum diketahui secara pasti. Namun kebanyakan adalah laki-laki.

Jam 10.00 WIB
Polisi menangkap paksa terhadap warga Banjaran, diantara mereka ada 2 orang yang mengalami pingsan. Warga di bawa ke Polres Langkat.

Jam. 10,30 WIB
Semua warga Banjaran terutama Ibu-ibu dan anak-anak menyusul ke Polres Langkat menuntut agar kawan-kawan dan keluarga mereka di bebaskan.

Kronoligis ini dibuat sesuai dengan aslinya yang masih dalam bentuk tulisan tangan.

Dibuat oleh:
KTMIM

Langkat, 25 Juli 2008

Petani Lumajang Ikuti Sekolah Pemetaan Partisipatif

Jakarta Rabu, 2008 Juli 30

Beberapa perwakilan anggota API, yakni dua orang dari Serikat Petani Lumajang (SPL), Supangkat dan Joyo serta tiga orang masing-masing dari Malang (SPTM), Cianjur (PPC) dan Sendi, Mojokerto mengikuti sekolah pemetaan partisipatif yang diadakan di sekretariat Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor, 16-29 Juli 2008. Acara yang secara keseluruhan diikuti oleh tidak kurang dari 20 peserta dari berbagai tempat seperti Jambi, Bengkulu dan Pontianak ini ditujukan untuk memberikan pendidikan teknis dasar melakukan kerja pemetaan wilayah geographic berbasis masyarakat.

"pemetaan semacam ini diperlukan bukan saja karena sifatnya yang kolektif-partisipatif, tapi kegunaannya akan sangat besar terutama dalam kasus-kasus reclaiming untuk negosiasi serta penguatan data lapang", demikian diungkapkan oleh Imam, salah seorang tutor dalam 'sekolah' tersebut.

Pembukaan sekolah yang dimulai dengan perkenalan antar peserta dan fasilitator berlansung akrab di antara usapan angin kota bogor yang sejuk. Dan 'kelas' baru mulai beranjak menghangat setelah sehari kemudian sharing pengalaman dan cerita dari masing-masing perwakilan daerah digelar. Sebut saja pak Supangkat yang dengan penuh semangat bercerita tentang kesewenangan perhutani atas masyarakat petani di Lumajang. Demikian pula Hilal, peserta yang juga anggota Rimbawan Muda Indonesia (RMI). Dengan lugas pemuda asli Bogor itu menggambarkan tentang betapa murahnya nyawa para penambang emas di sekitaran gunung Halimun jawa barat.

Sekolah pemetaan partisipatif yang menurut Koordinator Nasional JKPP, Kasmita Widodo, masih sangat jarang dilakukan di daerah Jawa ini dibagi dalam dua kelas berbeda, yakni kelas Pemetaan dengan unsur-unsur dasar kerja pemetaan bersama secara manual, serta kelas GIS (Geographic Information System) yang lebih terkonsentrasi pada technik pengolahan data lapang dengan metode berbasis komputer.

"GIS tak dapat dipisahkan dari data yang ditangkap dilapangan. penggunaan GPS untuk menentukan koordinat misalnya akan memiliki fungsi yang sama manakala diolah baik dengan menggunakan metode manual maupun software semacam Arcview. Jadi GIS sifatnya hanya membantu saja", kata Riza, fasilitator kelas GIS. "Justru inti pemetaan partisipatif harus lebih terfokus pada kebersamaan kerja dari penyerapan informasi sampai pembuatan peta hingga jadi. Masyarakat harus tahu dari tujuan pembuatan, pengerjaan hingga penggunaan peta", lanjutnya lagi.

Meski mengeluh tentang rumitnya materi yang memang didominasi dengan hitungan-hitungan matematika, dua orang petani asal Lumajang yang mengikuti agenda hingga usai itu mengaku sangat senang.

"Walaupun sekarang belum terlalu ngerti, tapi saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi kami", ungkap pak Joyo. Hal senada disampaikan pula oleh pak Supangkat, "Kami berharap akan bisa melakukan pemetaan di Lumajang terkait dengan konflik lahan garapan dengan perhutani di sana", tegasnya.

Pemberian materi sekolah ditutup dengan praktek lapangan pembuatan peta dari pengambilan titik dengan menggunakan alat GPS hingga menampilkannya dalam bentuk peta simulasi. Acara tersebut berlangsung dari siang hingga petang hari dengan mengambil lokasi di Kebun Raya Bogor. Suasana belajar yang berpadu nuansa rekreatif ini pun tak pelak memberi banyak gambaran, betapa sederhana proses pembuatan peta, meski juga tidak dapat disebut mudah.[Lodz]

Benih Kami, Daulat Kami!

Kamis, 2008 Juli 03

"beberapa anggota sudah mulai enggan mengikuti pertemuan organisasi", demikian dikatakan Pak Suli, salah seorang petani anggota Bina Tani Makmur saat mengikuti acara pemutaran film dokumenter "Benih Kami Daulat Kami" bersama staf seknas API IGJ dan beberapa aktivis Kibar di Kediri. Film ini menceritakan perihal penangkapan petani oleh kepolisian menyangkut kasus benih jagung dalam konflik hukum melawan PT. Bisi Indonesia, sebuah perusahaan asing yang memproduksi benih jagung hibrida.

Kasus benih tersebut kemudian berkembang menjadi issue penting di tengah situasi kerawanan pangan seperti saat ini. Selain tetap mendukung upaya-upaya perjuangan melalui jalur advokasi dan pengorganisasian dengan penekanan pada kerja-kerja produktif Seknas Aliansi Petani Indonesia juga berupaya mensosialisasikan perkembangan kasus kepada jaringan perjuangan petani di Indonesia serta pihak-pihak pengambil kebijakan. bahkan kasus tersebut sempat diangkat sebagai salah satu poin materi dalam pertemuan di Bonn, Jerman.

Dalam kaitan itu API bekerjasama dengan Institute for Global Justice memproduksi sebuah film dokumenter berjudul Benih Kami Daulat Kami (Our Seeds Our Soveregnty). pembuatan film ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya agar kasus yang telah merugikan petani ini dapat diketahui banyak pihak, sehingga kelak akan menjadi pertimbangan penting untuk mendorong keberpihakan negeri ini kepada pertanian dan petaninya sebagai sektor penting yang dibengkalaikan.

"petani bahkan tidak diuntungkan dengan kenaikan harga pangan dunia saat ini", demikian dikatakan oleh Lutfiyah Hanim, penasehat untuk penelitian API, suatu ketika di desa Samudra Jaya Bekasi."Pertama, adanya rantai distribusi yang panjang antara konsumen di perkotaaan dengan produsen di pedesaan. Sehingga keuntungan atas kenaikan harga biasanya dieproleh oleh para pedangang dan distributor, bukan oleh petani. Kedua, perdagangan beras dalam skala besar dikuasai oleh sedikit pedagang, yang menguasai jalur distribusi. Pulau Jawa misalnya, yang merupakan penghasil beras terbesar dikuasai oleh kurang dari lima distributor/pedagang beras", lanjutnya.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Nuruddin, Sekjend API berkomentar, "Kalau bapak-bapak petani itu ditakut-takuti untuk mengembangkan benih sendiri dalam upaya memotong ketergantungannya pada produk pabrik sebagaimana juga upaya melakukan pola pertanian organik untuk memotong ketergantungan pada pupuk kimia maka itu sama halnya negara melarang petani untuk mempertahankan hidupnya yang itu berarti pula melarang petani menjadi produktif. Sementara sektor pertanian merupakan sektor paling potensial. Kalau pemerintah memberi titik tekan pada sektor manufaktur tanpa memperhatikan sektor pertanian, bukan saja petani yang akan dirugikan secara ekonomi tapi bahkan juga negara secara keseluruhan. Terjadinya krisis pangan dunia merupakan pertanda bahwa sektor ini harus lebih serius didukung dan pemerintah mestinya lebih proaktif dengan berpihak pada kepentingan produksi petani. Jika soal benih saja petani harus masuk penjara, bagaimana mereka dapat mendukung pemenuhan produksi pangan untuk juga kepentingan nasional kita".

film yang dikemas DVD tersebut diproduksi dalam jumlah lumayan besar, yakni 500 keping dan dibagi-bagikan baik kepada para petani sendiri, LSM, ormas serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam hal ini kami sangat berterimakasih kepada kawan-kawan Kibar (Dian, Dawud dan lain-lain) yang selama ini secara intens berada di basis perjuangan petani di Kediri dan telah banyak memberi akses informasi dan bantuan lain untuk pembuatan video tersebut.

Sementara itu kasus tersebut juga mulai direspon banyak pihak. Metro tv misalnya telah mendatangi sekretariat Bina Tani Makmur, Kediri untuk melakukan pengambilan gambar dan mewawancarai beberapa petani yang menjadi korban dalam kasus Bisi tersebut. Hasilnya, sebuah feature tentang konflik itu telah diangkat dalam segmen Oasis di Metro Realitas pada 24 Juni lalu. Beikut sinopsis tayangan bertajuk Balada Benih Jagung tersebut:

"Sungguh ironis. Betapa tidak. Seorang petani jagung yang berhasil menemukan benih jagung unggul harus masuk penjara karena temuannya itu. Begitulah nasib Tukirin, petani jagung yang tinggal di Nganjuk Jawa Timur. Tukirin yang turun temurun dari keluarga petani ini bahkan harus masuk penjara karena digugat sebuah perusahaan pengembangan benih jagung, karena dituduh telah meniru formula benih jagung unggul yang dikembangkan perusahaan itu.

Setelah keluar dari kungkungan sel besi, Tukirin kembali bertani, meski tetap dibayangi trauma yang dalam akibat nasib tragis yang dialaminya dengan masuk penjara itu. Inikah potret lain dari dunia pertanian di Indonesia, dimana petani kecil terpinggirkan?"

Perkembangan berikutnya, seperti beberapa email yang masuk belakangan ini ke Seknas API, banyak pihak menginginkan agar pak Tukirin, salah satu korban yang juga terjerat kasus tersebut diusulkan untuk menerima Kehati Award 2008. Untuk dukungan menominasikannya silahkan kunjungi link berikut Tukirin for Kehati Award Semoga dengan diterimanya Award tersebut akan dapat bermanfaat untuk "menjewer" telinga kita agar lebih serius memperhatikan kepentingan petani, selain juga menguatkan hati dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidaklah sendiri. Amien. [Lodz]

Chanel Asia News Wawancarai Petani API

Minggu, 2008 Juni 22

[Jakarta, 8 Juni 2008, API] Petani tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pangan global saat ini, demikian dikatakan oleh Lutfiyah Hanim kepada kepada wartawan dari MediaCorp Singapura. Wawancara yang berlangsung di tengah sawah, desa Samudera Jaya, Bekasi itu berlangsung selama beberapa jam untuk pembuatan program televisi yang rencananya akan ditayangkan 19 Juli oleh Channel News Asia.

Dalam wawancaranya, Hanim yang juga menjadi penasehat untuk penelitian Aliansi Petani Indonesia, mengatakan bahwa ada banyak factor mengapa petani tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pangan, beras misalnya, yang mencapai 75 persen dalam beberapa bulan terakhir.

Pertama, adanya rantai distribusi yang panjang antara konsumen di perkotaaan dengan produsen di pedesaan. Sehingga keuntungan atas kenaikan harga biasanya dieproleh oleh para pedangag dan distributor bukan oleh petani. Kedua, perdagangan beras dalam skala besar dikuasai oleh sedikit pedangan, yang menguasai jalus distriubi. Pulau Jawa misalnya, yang merupakan penghasil beras terbesar dikuasai oleh kurang dari lima distributor/pedagang beras.

Hanim juga menyebutkan adanya hubungan yang tidak asimetris antara harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat produsen. Apabila, ada kenaikan harga di tingkat konsumen maka itu akan ditrasnmisikan secara lambat dan tidak seimbang ke tingkat produsen. Artinya kalau ada kenaikan harga di tingkat konsumn, produsen hanya mendapat sedikit atau tidak mendapat keuntungan. Sementara jika ada kenaikan di tingkat produsen, harga begitu cepat mempengaruhi kenaikan di tingkat konsumen.

Jadi, petani dan juga konsumen sebanarnya sama-sama tidak diuntungkan dari kenaikan harga ini, demikian kata Hanim.

Selain itu, pada saat kenaikan harga, juga terjadi kenaikan harga-harga input, karena kenaikan BBM sehingga akan menaikkan biaya produksi. Karena itu walalpun harga pembelian pemerintah dan harga pembelian dari tengkulak naik, tetapi kenaikan harga pupuk dan pestisida.

Karena itu, perlu campur tangan dari pemerintah. Hanim menyebutkan peran Bulog (badan Urusan Logistik) yang dulu memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen, saat ini malah diprivatisasi. Sehingga mengurangi peranannya dalam menjaga kestabilan harga pangan, dan ketersediaan pangan di pasar.

Pemberian subsidi benih, pupuk juga masih sangat diperlukan. Selain, juga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung petani, pertanian dan ketersediaan pangan. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, 220 juta, yang sebagian besar adalah menjadikan beras sebagai makanan pokok. "sangat rentan mengandalkan pasar internasional untuk meyediakan pangan bagi Negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia" demikian kata Hanim. "pasar pangan di dunia tipis, karena Negara eksportir pangan seperti Thailand dan Vietnam akan mementingkan kepentingan domestic ketimbang melakukan ekspor. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah membantu melalyui berbagai kebijakan, subsidi dan perlindungan pada petani yang mendorong perbaikan di sector pertanian.

Wawancara juga mengungkapkan berbagai problem petani dan pertanian. Kebanyakan petani tidak memiliki keterbatasan lahan pertanian. Sekitar 80 persen dari petani di Desa Samudera Jaya adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan. Sehingga harus menyewa dari pemilik, yang kebanyakan adalah para developer perumahan.

"Betapa rentannya situasi kita saat ini, mengandalkan produksi pangan, terutama beras, dari para produsen yang tidak menguasai alat produksi yang paling mendasar dalam pertanian, yaitu tanah. Jika para developer pemilik tanah itu menginginkan adanya pembangunan rumah dilakukan, kemana petani-petani kan pergi," demikian tanya Hanim.

Hanim juga menyebutkan pentingnya sector pertanian sebagai penyerap tenaga kerja. Ketika terjadi krisis, pertanian juga menampung limpahan pengangguran dari tutupnya sector industry di perkotaan.

Kepala Desa Samudera Jaya, Pak Ibnu menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk di daaerahnya adalah petani. Namun hanya 20 persen yang memilik tanah, sebagian lagi dimiliki oleh orang-orang di Jakarta.

"sebenarnya menjadi petani itu rugi, kata Pak Ibnu. "Tapi warga saya mensiasati dengan bekerja di luar pertanian juga, seperti menjadi buruh di industry-industri, membuka warung-warung, memelihara bebek dan menanam berbagai jenis sayuran. kalau tidak begitu, mana cukup,"katanya. Karena mereka juga tidak punya pilihan lapangan kerja lain.

Pungut Setiawan, salah seorang petani yang ditemui saat itu, seperti yang lainnya, tidak punya tanah. Ia juga mensiasati kehidupannya dengan memelihara bebek. “Sebagian petani disini memang punya kerjaan sampingan, “ Kisahnya. ”Sekarang kami bisa menyewa tanah, itu sudah bagus. Dulu, para petani disini hanya bisa mengandalkan bagi hasil dengan pemilik tanah”.

Pungut Setiawan dan rekannya Nihat Maduwih mengatakan bahwa saat ini belum terlihat dampak yang nyata atas kenaikan harga pangan. "mungkin karena kami baru panen" jelas pak Pungut. Nihat Naduwih mengatakan bahwa dampak kenaikan harga BBM sudah mulai terasa dengan kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok.

Desa Samudera Jaya yang berpenduduk sekitar 4.200 jiwa dan 1400 KK tersebut terletak di daerah Bekasi merupakan daerah sub urban yang menampung proses industrialiasi, perumahan dan bahkan aktivitas pertambangan. Sebagian petani di desa ini, menjadi anggota Aliansi Petani Indonesia. Di kejauhan, terlihat api besar berkobar dari ladang-ladang pengeboran minyak pertamina. Bebek-bebek berenang di saluran air yang terlihat hitam dan berbusa, dan para perempuan petani terlihat memanen kangkung dan bermacam sayuran dari pinggiran sungai itu.

”kehidupan petani, tidak seperti yang orang kota bayangkan terlihat romantis, damai, dan hijau seperti iklan di televisi, tetapi penuh perjuangan”, kata Hanim. ”kami berharap, pemerintah dan semua pihak meletakkan pangan dan petani sebagai prioritas. Kami tidak ingin menuding salah satu pihak yang paling bersalah dalam krisis ini. Kami hanya mengiinginkan harga yang wajar, dan lebih baik. Agar kami bisa tetap mengirimkan anak-anak kami ke sekolah, demikian katanya di penghujung wawancara.[Lodzi]

Petani Asia Meminta Pemerintah Swasembada Pangan

Sabtu, 2008 Mei 31

Dalam forum dialog krisis pangan, para petani asia meminta pada kepemerintahan mereka masing-masing supaya membantu swasembada pangan di negara-negara asia, mendukung keberlanjutan, pertanian organik dan keikutsertaan petani kecil dalam mendiskusikan serta proses pengambilan keputusan dengan industri pangan. Dalam konteks peningkatan harga pangan, khususnya beras, secara terus menerus di asia dan dunia ternyata tidak menguntungkan bagi petani kecil tetapi sebaliknya malah mempunyai pengaruh negatif.

Acara "Forum – Dialogue on the Rice Crisis in Asia: Farmers’ Situation and Responses” diadakan pada tanggal 28 mei kemarin dan bertempat di Conspiracy Garden Cafe in Quezon City, Philippines. Forum ini dihadiri oleh ketua organisasi-organisai nasional yang termasuk dalam jejaring Asian FArmers’ Association for Sustainable Rural Development (AFA)- terjemahan.

API Pindah Sekretariat

Jumat, 2008 Mei 09

Didasari niatan dan semangat untuk mendongkrak peran organisasi dalam mendistribusikan gagasan keberpihakan serta mengartikulasikannya dalam kerja-kerja pemberdayaan petani Indonesia dalam peta politik ekonomi nasional, Seknas API saat ini sedang berbenah dengan sekretariat barunya yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi IV Nomer 45-50, Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, API menempati sekretariat di bangunan kantor milik Bina Desa yang beralamat di Jalan Saleh Abud Otista, Jakarta Timur.

Berpindahnya Sekretariat API ini diharapkan dapat semakin mendorong kemandirian organisasi sebagai salah satu wadah perjuangan petani di tingkat nasional. Selain berfungsi sebagai pusat database, keberadaan sekretariat sendiri memiliki arti penting untuk pelaksanaaan kerja-kerja harian BPH untuk mengawal kepentingan organisasi dan petani pada umumnya.

Secara fisik sekretariat baru tersebut terbilang cukup luas. Terdiri dari dua lantai yang di bagi menjadi ruang kerja harian, aula pertemuan dan penginapan. Letaknya yang berdampingan langsung dengan sungai Ciliwung, selain memberikan nuansa cukup sejuk dikarenakan pepohonan yang tumbuh di area belakang rumah dan bantaran sungai, kawan-kawan Seknas sebaliknya juga berupaya mensetup tata letak kelengkapan seperti komputer, perpustakaan dan bank data,hal mana dimaksudkan untuk berjaga-jaga kalau-kalau terjadi banjir, mengingat letak wilayah yang memang dikenal kenyang banjir.

Kemandirian , yang menjadi titik tekan alasan perpindahan tersebut memiliki arti kunci, bahwa organisasi Petani seperti Aliansi Petani Indonesia, dalam mengimplementasi gagasan dan kepentingan perjuangan petani harus benar benar bersandar pada kebutuhan petani sendiri beserta ruang yang memadai untuk merealisasikannya. Dalam konteks ini, API tidak lagi 'dianggap' subordinat baik pada tataran ide maupun strategi perjuangan.

Sementara itu, penataan sumber daya internal organisasi musti juga semakin dimatangkan bersamaan dengan keharusan untuk tetap bekerja secara lebih intensif di tingat basis, jaringan dan akses kebijakan yang menyangkut upaya perbaikan nasib petani.[Lodz]
--------------------------------------------
SEKRETARIAT BARU:
Address : Jl. Slamet Riyadi IV RT 10/04 No. 49-50, Kel. Kebun Manggis, Jatinegara, Jakarta Timur 13150, Indonesia
Phone : +62 21 8564164, Fax : +62 21 8564164
Email : api_bumie@yahoo.co.id, api@aliansi-petani-indonesia.org
Site : www.aliansi-petani-indonesia.org Weblog : www.api-indonesia.co.cc

Rembuk Petani Jambi - Gubernur : Bagikan tanah…

Selasa, 2008 Maret 18

Jambi, 17 Maret 2008, sekitar 10.000 massa dari anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ) yang berasal dari 5 kabupaten meliputi Muaro Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari tumplek blek memadati jalan-jalan di seputar kantor Gubernur Jambi. Massa dari PPJ yang menggunakan armada Truk, Mobil van, Bus dan sepeda motor tersebut mulai memasuki halaman kantor Gubernur pukul 02 pagi. Mereka adalah para petani yang akan melakukan Rembuk Petani Jambi yang saat ini terusir kehidupannya akibat konflik dengan PT. WKS (Wira Karya Sakti). Konflik tersebut bermula dari masuknya beberapa perusahanaan yang melakukan penebangan dan merampas tanah rakyat di 5 kabupaten. Dan kenyataannya hal tersebut telah menggangu ketentraman hidup petani dan menghancurkan lingkungan di Jambi.

Riwayat kepemilikan lahan berawal dari surat keterangan piagam hutan tanah Sengkati Besar (Gedang) pada hari Kamis Bulan Rabiul Awal 1275 Hijriah Sri Paduka Yang Mulia Sultan Aguung Sri Inga Laga mengarunia Kakanda Temenggung Kerajaan Suto Dilago Periai Rajo Sari. Pada tahun 1945-1975, Sebagai rasa penghormatan Pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat Sengkati Gedang mereka melakukan tapal batas sesuai dengan yang tertera dalam surat Piagam. Sehingga masyarakat merasa aman dan damai dalam menjalani kehidupan dan melindungi hutan Sengkati Kehidupan.

Tahun 1976-1997 Hutan Sengkati Kehidupan mulai dikuasai oleh beberapa perusahaan melalui pemerintah tanpa diketahui oleh warga Sengkati Kehidupan sendiri, yakni diantaranya adalah: P.T. Tanjung Jati, P.T. Bukit Gajah, P.T. Loka Rahayu, P.T. TGL dan P.T. INHUTANI. Dari semua perusahaan tersebut mereka melakukan penebangan pohon yang ditanam oleh nenek moyang masyarakat Sengkati Kehidupan.

Puncaknya, pada 25 November 1996 Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan tentang pemberian hak pengusahaan hutan industri atas areal hutan seluas 78.240 Ha di Propinsi Jambi kepada P.T. Wira Karya Sakti.

Tahun 1997-2000, hutan Sengkati Kehidupan mulai dikuasai oleh individu-individu dan inilah awal warga mulai menggarap lahan untuk dijadikan kebun mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami kesulitan.

Pada 9 September 2003 Bupati Batanghari menerbitkan surat perluasan areal HTI PT. Wira Karya Sakti seluas 39.000 Ha dengan nomor: 522/4599/Dishut/2003. Pada 17 Oktober 2003 Gubernur Jambi menerbitkan surat rekomendasi perluasan areal PT. Wira Karya Sakti seluas 40.000 Hadengan nomor: 522/6106/Dishut/2003. Pada 18 Februari 2004 Menteri kehutanan menerbitkan surat perihal pengembangan areal hutan tanaman PT. Wira Karya Sakti di propinsi Jambi seluas 38.625 ha dan didukung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dengan menerbitkan surat : Dukungan pengembangan areal tanaman PT. Wira Karya Sakti seluas 8.686 Ha yang berasal dari eks HPH tertanggal 24 Maret 2004.

Pada 30 Maret 2004 Bapedalda Propinsi Jambi menerbitkan Surat Nomor : 660/118/11/Bapedalda perihal penyempurnaan Ka-Andal PT. Wira Karya Sakti. Sebenarnya melalui ijin tersebut P.T. Wira Karya Sakti tidak dibolehkan merusak hutan namun fakta di lapangan berbicara beda. Telah menjadi tontonan sehari-hari warga sekitar, areal kerja P.T. WKS melakukan pemusnahan Hutan Padang Bulian Sengkati Kehidupan dengan cara penebangan demi penebangan yang dilakukan di malam hari.

Warga Sengkati Kehidupan yang dahulu menjalani kehidupan damai dan tentram dalam melakukan aktifitas pertanian saat itu menjadi tidak menentu. Banyak intimidasi yang dilakukan perusahaan. Bahkan penangkapan dan dan teror tidak pernah lepas dari kehidupan warga Sengkati Kehidupan. Buldozer, eksafator dan alat berat lainnya adalah pemandangan sehari-hari untuk mengusir warga dari tanahnya.

Potret buram inilah yang pada akhirnya memupuk perlawanan petani sehingga mereka mulai mengordinasikan diri dalam wadah organisasi tani. Namun perjuangan petani untuk mengembalikan hak-haknya yang diambil alih oleh perusahaan haruslah dibayar dengan harga mahal. Banyak terjadi pengusiran, penangkapan, intimidasi, teror hingga penjeblosan ke dalam penjara. Dan meski demikian hal tersebut tidak menyurutkan langkah petani untuk tetap mendapatkan kembali hak-haknya.

12 tahun sudah perjuangan yang dilakukan petani Jambi sehingga memunculkan inisiatif pengkoordinasian PPJ (Persatuan Petani Jambi)dalam Rembuk Petani Jambi. Rembuk Petani tersebut juga di hadiri oleh Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dan Wagub Jambi. Dalam pidatonya Gubernur Jambi berjanji akan megembalikan sebagian lahan yang di kuasai WKS kepada petani anggota PPJ seluas 41.000 dan 41.000 ha lagi yang hari ini masih dalam pengelolaan kehutanan sebagai Hutan Tanaman Industri. Gubernur juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2008 akan menemui Menteri Kehutanan MS. Kaban didampingi perwakilan PPJ yakni Irmansyah (ketua PPJ) untuk proses penandatanganan terkait hutan tersebut untuk kemudian di kembalikan kepada petani. Lahan tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan taraf hidup petani dan rencananya akan ditanami Jelutung yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dalam lanjutan pidatonya Gubernur Jambi juga menyampaikan, bahwa Bupati Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Batanghari telah menyetujui dan mendukung upaya yang akan dilakukan PPJ. Selama dalam proses menunggu produktifitas Jelutung, Gubernur juga menyampaikan akan mendukung kesepakatan ini dengan menganggarkan dana Rp. 1 milyar untuk tiap kabupaten. Selain itu masing-masing bupati akan menganggarkan dana APBD sejumlah Rp. 5 Milyar demi membantu petani dalam produksi pertanian sampai Jelutung mempunyai bernilai jual tinggi dan bisa menghasilkan.

Sebagai bentuk dukungan atas perjuangan yang sedang dilakukan oleh PPJ dalam Rembuk Petani Jambi tersebut, Aliansi Petani Indonesia (API) region Sumatera bagian Selatan yang meliputi STAB Bengkulu, SPR OKI, Petani Migak Nadai Lampung serta Sekretariat Nasional API Jakarta juga hadir dalam kesempatan itu. Dan selain itu hadir juga perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jakarta.[fb]

***

Catatan kronologi aksi

Jambi, 16 Maret 2008
Pukul 17 : 15WIB – Pukul 01:30 17 Maret 2008
Massa dari beberapa kabupaten mulai mendatangi kantor PPJ di Kebun Bohok dengan menggunakan truk, sepeda motor, dan Bus. Mereka terdiri dari petani, dan kebanyakan mereka juga melibatkan ibu-ibu petani. Raut wajah lelah mereka sangat terlihat namun pandangan dan tatapan mereka penuh semangat. Kondisi sekretariat yang serba darurat tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus melanjutkan perjalanan ke jambi sambil menunggu massa petani dari kabupaten lain yang belum memasuki sekretariat PPJ. Sesampai di sekretariat PPJ mereka mendirikan tenda terpal dari bambu dan makan bekal yang mereka bawa dari rumah. Namun sebagian dari mereka juga ada yang memasak untuk makan anggota kelompok mereka yang memang sudah disiapkan peralatannya dari rumah.

Jambi, 16 Maret 2008
Pukul 22:15 WIB
Ketua PPJ memberikan pengarahan dan instruksi terkait agenda tanggal 17 maret 2008. ketua meyakinkan jangan sampai petani membuat anarkis dan rusuh. Kita berjalan sesuai dengan kesepakatan.

Jambi, 16 Maret 2008
Pukul, 23:40 WIB
Ketua PPJ dan kawan-kawan dari API Region Sumbagsel melakukan cek lapangan ke lokasi seputar kantor Gubernur. Melalui telepon ketua menginstruksikan agar massa bisa berangkat ke lokasi pukul 02:00 WIB pagi tanggal 17 Maret 2008.

Jambi, 17 Maret 2008
Pukul 02:00 WIB
Massa mulai bergerak ke lokasi, namun belum semua massa peserta Rembuk Petani Jambi memasuki Sekretariat PPJ, sehingga peserta yang masih dalam perjalanan nantinya akan langsung bergerak ke lokasi Rembuk Petani Jambi.

Pukul, 03:00 WIB
Massa sudah mulai memasuki lokasi dan langsung mengambil tempat untuk istirahat setelah melakukan perjalanan jauh.

Pukul, 05:15 WIB
Dipastikan massa dari semua kabupaten sudah memasuki lokasi.

Pukul 09:00 WIB
Rembuk Petani Jambi di mulai, dibuka dengan do’a, sambutan ketua PPJ, sambutan Gubernur, Sambutan API, dan sambutan KPA.

Pukul 10:20 WIB
Rembuk Petani Jambi di tutup dan massa aksi kembali ke rumah.

-------------------------
Berita Terkait:
JAMBI EXPRES http://202.152.33.84/index.php?option=com_content&task=view&id=8946&Itemid=

Penandatanganan 'Damai' Petani Lengkong: - sekali lagi - Sebutir Pil Pahit

Jakarta Rabu, 13 Februari 2008

Pagi itu, bertepatan dengan akan dibawanya jenazah mantan presiden Soeharto dari Jakarta menuju pemakaman Astana Giri Bangun Solo, 28 Januari 2008, kami sejumlah tiga orang dari Seknas Aliansi Petani Indonesia berangkat pada pukul 3 dini hari menuju kota Sukabumi. Di sepanjang jalan remang remang sudah mulai terlihat di beberapa titik, baik perkantoran maupun rumah, bendera merah putih dipasang setengah tiang seperti telah diserukan sejak sehari sebelumnya melalui berbagai siaran televisi. Hari itu rencananya agenda penandatanganan perjanjian 'damai' antara perusahaan Tugu Cimenteng/perkebunan PT. Kali Duren Estate dan petani warga Lengkong akan dilangsungkan di pendopo Kabupaten Sukabumi. Di benak kami saat itu terbersit, betapa bendera bendera itu tidaklah kami peruntukkan untuk mengenang jasa dan menghormati kematian sang Smiling General, melainkan lebih tepat sebagai tumbangnya harapan petani miskin untuk dapat mempertahankan kebutuhan hidupnya.

Selain dihadiri kedua belah pihak, acara yang digelar sebagai tindak lanjut kesepakatan pemberian ganti rugi tersebut juga dihadiri oleh Bupati, Polres dan Komnas HAM serta koordinator divisi Advokasi Aliansi Petani Indonesia. Sekjend API, Nuruddin, yang sedianya akan datang berhalangan karena sebuah agenda yang takdapat ditinggalkan.

Dalam kesempatan itu Bupati Sukabumi mengemukakan harapannya agar kelak, konflik antara petani dan perkebunan/perusahaan tidak terjadi lagi. Selain berjanji untuk memberikan support materiil berupa pembangunan musholla dan saluran air bersih, pihak pemerintah juga telah me-list sejumlah nama anak warga Lengkong untuk selanjutnya dapat meneruskan sekolah dengan biaya dari pemerintahan kabupaten.

Sementara itu dalam sambutannya, perwakilan perusahaan Tugu Cimenteng juga memberikan ganti rugi sejumlah 7 juta rupiah sebagaimana telah disepakati. Disampaikan pula kegembiraan pihak perusahaan tersebut akan terselesaikannya sengketa dengan dicapainya kesepakatan damai pada hari itu.

"kami sangat bahagia..semoga selanjutnya tidak adalagi dendam di antara kita", kata perwakilan perusahaan tersebut dengan bersemangat.

Pihak kepolisian yang ditengarai terlibat secara intensif untuk membantu perusahaan dalam melakukan pengusiran terhadap warga Lengkong tampak tidak terlampau banyak mengambil perhatian dalam momentum ini. Sementara warga hanya tampak pasrah menerima putusan terakhir yang menyakitkan, yakni harus pindah dari kampung asal mereka dengan hanya mengantongi 7 juta rupiah perkepala keluarga, itu pun hanya diperunukkan dua puluh orang saja yang memeang masih tersisa.

"kami sebenarnya berat dengan keputusan ini. Jumlah 7 juta tidaklah cukup, sementara kami harus membeli tanah untuk mendirikan rumah, membuka lahan pertanian baru..", ungkap salah seorang warga.

"tapi apa boleh buat...kami hanya berharap Anda (salah seorang warga yang masih ditahan. Red) akan segera dibebaskan dari penjara untuk berkumpul kembali dengan keluarga", tambahnya.

Acara selesai sekitar pukul 12 siang. Setelah usai melakukan penandatanganan warga segera kembali ke pemukiaman barunya, sementara API yang diwakili Fuad, Rifai dan Loji dengan ditemani bapak Amas dan dan istri beserta keluarga ibu Anda bertandang mengunjungi Lapas Sukabumi, sebelum kemudian kembali ke Jakarta.[Dzi]

Langkat Bergolak Lagi: Probosutedjo dicari Komnas HAM

Jumat, 2008 Februari 01

Persoalan HGU perkebunan PT. Buana Estate dan reclaiming tanah oleh petani Banjaran, Langkat, Deli Serdang, Sumatra Utara yang telah berlangsung lama dan belum juga terselesaikan kembali memercikkan api. Pagi hari pukul 08.00 Wib, 30 Januari 2008 lalu, saat petani sedang melakukan aktifitas pertanian, sejumlah 30 aparat kepolisian bersenjata lengkap dan ditengarai berasal dari Polres Langkat memasuki areal lahan warga dan membangun beberapa gubuk siaga.

Terkait keadaan tersebut, Divisi Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API) pada hari yang sama segera melakukan koordinasi dengan Komnas HAM untuk menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat merugikan para petani. Sementara pihak Komnas berusaha menghubungi pihak Polres dan Bupati Langkat, di lapangan tersiar kabar bahwa telah terjadi penambahan personil polisi sebanyak satu truk. Dan entah disebabkan oleh desakan Komnas atau tidak, sekitar pukul 15.30 salah seorang warga di lokasi memberi kabar via telepon bahwa aparat telah keluar dari lokasi tanpa melakukan tindakan berarti.

Namun pada keseokan paginya, 31 Januari sekitar jam 09.00 sejumlah 30 polisi (1 pleton) bersenjata lengkap kembali tampak di lokasi dan membangun posko dengan memanfaatkan sebuah bangunan milik perebunan yang sudah kosong dan melakukan penjagaan secara bergilir. Sementara itu warga yang selama ini berada pada posisi vis a vis dengan pihak perkebunan juga semakin mempertinggi tingkat kewaspadaan. Dan kemungkinan disebabkan oleh tekanan psikologis yang bertambah kuat, sekitar pukul 22.05, warga melalui telepon meminta agar Komnas segera melakuan tindakan yang dibutuhkan.

Pada saat berita ini diturunkan, Fuad dari Divisi Advokasi API yang sedang berada di kantor Komnas HAM menginformasikan bahwa pihak Komnas yang diwakili Jhoni Simanjutak merencanakan akan bertemu dengan Probosutedjo, pemilik Buana Estate, di lapas Nusakambangan dan meminta agar adik almarhum mantan presiden Soeharto itu segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan polisi dari areal konflik.

***
Pertikaian antara PT Buana Estate versus masyarakat Kampung Banjaran bukanlah konflik baru. Tanah seluas 70,3 hektar (7,7 ha lahan garapan dan 62,6 ha areal perkampungan kompak/banjaran) melayang dari genggaman 86 Rumah Tangga di Dusun Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Sejak 1931 mereka hidup di atas tanah yang dilindungi oleh Undang-undang No.8/1954, Surat Gubernur Sumatera Utara No.2324/27 Desember 1982, serta Risalah Pemeriksaan Tanah No.106/PPT/B/1980. Tanah itu beralih tangan ke pengusaha ternama di Jaman Orde Baru. Kini HGU yang dikuasai PT Buana Estate milik Probosutejo itu sudah habis pada 31 Desember 2007. Masyarakat tak ingin lagi kehilangan hak yang telah dirampas selama 25 tahun lebih melalui muslihat pemegang modal yang berkolusi dengan pejabat dan alat keamanan negara itu. Bersama Kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur (KTMIM) mereka berjuang meraih kembali tanah mereka.

Sejak tahun 2000 masyarakat telah berkali-kali mendatangi berbagai instansi terkait di daerah dan di tingkat provinsi. Bahkan awal Januari 2007 delegasi Kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur (KTMIM) yang merupakan organisasi yang menaungi perjuangan warga, mendatangi DPR RI, Komnas HAM, Mendagri, dan BPN di Jakarta namun belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan masyarakat.

Sampai dengan minggu ke empat Desember 2007, aksi warga telah berlangsung sebanyak 25 kali, dimana aksi yang ke dua puluh empat, yakni tanggal 25 Desember, selain melebarkan posko juga diisi dengan evaluasi perjuangan, sosialisasi hasil RAPIM API Jakarta yang diikuti oleh Supono pada 10-14 DESEMBER. Dalam kesempatan itu Pono penyampaikan juga Surat dukungan dari Aliansi Petani Indonesia yang ditandatangani tidak kurang dari 30 orang dari seriat tani Seluruh Indonesia berikut juga surat perlindungan Komnas HAM atas dirinya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ariadi juga menyampaikan kontribusi Bina Desa melalui Workshop berupa kunjungan study kasus pada maret 2008, selain juga informasi tentang telah diterimanya secara langsung surat permintaan peninjauan HGU No 80 oleh Direktur Konflik pertanahan BPN Pusat.

Setelah dilakukan penelaahan menyangkut berbagai tindakan Polres sejak terjadinya aksi reclaiming 17 Juli hingga 25 Desember 2007, ditemukan beberapa temuan yang cukup penting. Pertama, Diduga keras bahwa pemutasian Kasat Reskrim Polres Langkat diakibatkan oleh tindakannya yang improsedural berupa penyitaan simbol perjuangan KTMIM pada 27 November yang sama sekali menyalahi peraturan yang ada. Selain itu terasa juga bahwa desakan Komnas Ham kepada Kapolres melalui Kabag Mitra Kamtibmas tanggal 11 Desember berdampak pada menurunnya secara drastis intervensi kepolisian. Kedua, PT. Buana seolah kehilangan strategi. Hanya tindakan memasang plag baru yang isinya tidak terlampau istimewa. Ketiga, November-Desember 2007 yang dihitung sebagai masa krisis ternyata benar terbukti. Namun demikian untuk sementara waktu rentang tersebut cukup terlewati dengan aman.

Krisis dimaksud berbentuk misalnya, munculnya tidak kurang dari 70 personil Polres berpakaian preman yang melakukan aktifitas hilir mudik di lokasi reclaiming, sementara dua unit truk polisi berisi penuh aparat kepolisian bersenjata lengkap sedang transit di Mapolsek Secanggung yang berjarak 1,5 Km dari Banjaran, meski kemudian akhirnya ditarik mundur.

Keesokan harinya, 12 Desember sekitar pukul 13.00 Wib Supono, salah seorang warga, menerima teror melalui hp dari sebuah nomor pribadi dan mengaku sebagai Kasatreskrim Polda Sumatra Utara. Hal tersebut menggambarkan ancaman terhadap Supono yang dikesankan tidak bertanggung jawab setelah Banjaran bergolak dengan melarikan diri ke Jakarta. Padahal saat itu Pono berada di Jakarta untuk tujuan mengikuti Rapat Pimpinan Dewan Tani ke V Aliansi Petani Indonesia (API). Dalam pada itu Supono juga diancam akan segera ditangkap sekembalinya ke Langkat.

Hal yang sama juga terjadi keesokan harinya, 13 Desember menjelang Maghrib (waktu Jakarta). Supono kembali menerima telpon sebanyak dua kali dari nomor berbeda (dua nomor tersebut telah diarsip oleh Seknas API. Red) dengan selang waktu seitar 15 menit. Kedua penelpon tersebut mengaku sebagai anggota kasat reskrim Polres Langkat dan tampak sedang berusaha mencari tahu posisi keberadaan Supono. Pada kesempatan itu si penelpon juga mengatakan bahwa kehadiran Polres pada 11 Desember sebenarnya hanyalah semata mata antisipasi kalau-kalau terjadi benturan antara warga dan pihak perkebunan.

Selain tiga hal di atas, point Keempat, yang juga tak kalah penting adalah bahwa bukti tanda terima uang sekapur sirih yang pernah diberikan pada warga di ruang Kamp Bakortansda oleh Polres pada 1986 dan itupun di bawah tekanan senjata, kabarnya akan dijadikan salah satu senjata untuk mematahkan hak warga antas Banjaran.

Dengan dipelajarinya berbagai dokumen dan realitas lapangan hingga bermuara pada temuan temuan tersebut terkait dengan berakhirnya masa HGU pada 31 Desember 2007, maka dianggap sudah tiba masanya aksi lapangan disempurnakan dengan melakukan pendudukan. Aksi ini sedianya akan disepakati mulai tanggal 1 Januari 2008, yang berarti merupakan aksi ke 26.

Meski masa krisis telah dianggap telah lewat, namun ada beberapa kewaspadaan yang musti tetap dijaga. Misalnya upaya pengusiran berikut pembersihan hasil reclaiming secara paksa oleh polres atau kemungkinan pengerahan preman oleh pihak perkebunan. Sementara soal kriminalisasi sudah tida lagi cukup merisaukan karena kenyataannya BAP telah empat kali dilimpahkan dan semuanya dikembalikan oleh Kejaksaan.[Dzi]

Petani Lengkong Tak Punya Pilihan?

Senin, 2008 Januari 21

Kasus petani dan warga Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat mencapai titik henti yang menyakitkan. setelah sekian lama berjuang mempertahankan tanah dan tempat tinggal mereka yang diklaim sebagai milik perkebunan PT. Duren Estate, kini para penduduk yang hanya tersisa tak lebih dari dua puluh orang didesak untuk hengkang dan mencari tempat tinggal baru di luar area perkebunan karena rumah rumah mereka dibongkar secara paksa dengan perlakuan yang semena-mena. sebagai gantinya, mereka dijanjikan mendapat dukungan dana kompensasi sebesar 7 juta rupiah perorang. sementara panduduk lainnya yang sudah 'menyerah' lebih dulu hanya mendapat 2 juta rupiah saja.

Pil pahit yang musti ditelan oleh para petani tersebut terkait dengan berbagai tekanan dan intimidasi yang belakangan tak henti-henti dilancarkan oleh satpam perkebunan dengan dibuck up langsung dan terang-terangan oleh aparat dari kepolisian setempat. Bahkan hingga berita ini diturunkan, Bapak Anda - salah seorang penduduk yang ditangkap sejak beberapa bulan lalu - hingga saat ini masih mendekam dalam tahanan tanpa kejelasan kapan akan dikeluarkan.

Sedang jumlah ganti rugi 7 juta rupiah akhirnya disepakati setelah melewati proses tawar menawar yang cukup berbelit. Diakui bahwa pelibatan pihak Komnas Ham dan Aliansi Petani Indonesia (API) mengambil peran cukup signifikan dalam penyelesaian kasus tersebut.

"tenaga kami terkuras habis, sementara kebutuhan keseharian musti kami hadapi", ungkap Pak Amas yang terlihat sering berkoordinasi di sekretariat nasional API. "banyak penduduk sudah tak tahan dengan tekanan orang perkebunan yang semakin berani. barisan kami pun semakin lemah hingga banyak penduduk memutuskan untuk menuruti kemauan mereka", tambahnya lagi.

Dalam pertemuan yang digelar di Komnas Ham dan mempertemuakan petani dan perusahaan serta disaksikan oleh dua personil API, pihak perusahaan berjanji untuk menyerahkan ganti rugi kepada warga serta siap membantu proses perpindahan mereka ke tempat yang baru.
"Kami akan bantu, yang penting semua akan selesai di sini dan mereka tidak masuk lagi ke wilayah kami", kata salah satu perwakilan PT. Duren Estate.

Rencananya pada 28 Januari 2008, keduapuluh orang penduduk tersebut akan menandatangani surat kesepakatan tentang ganti rugi di pendopo kabupaten Sukabumi. Bupati sendiri diagendakan akan datang menyusul janji yang pernah diucapkannya beberapa waktu sebelumnya bahwa pemerintah akan membantu biaya pendidikan anak-anak petani dan pemberian fasilitas umum. Acara juga akan dihadiri oleh pihak Polres dan Komnas. API sendiri rencananya akan diwakili lansung oleh Nurudin, Sekjend API, untuk melakukan penandatanganan selaku saksi.

Benarkah para petani Lengkong tak punya pilihan lagi sehingga terpaksa menerima tawaran perusahaan?

"Bukan tak punya pilihan, tapi kami dipaksa untuk tak punya pilihan", kata mereka dengan nada getir. (Dzi)

RAPIM Dewan Tani V API

Kamis, 2008 Januari 17

Bertempat di Balai peternakan dan perikanan Ragunan Jakarta, RAPIM (Rapat Pimpinan) Dewan Tani V Aliansi Petani Indonesia berlangsung dengan cukup greget. acara yang dihadiri seluruh Region yang meliputi pulau Jawa, Sumatra dan Indonesia Timur tersebut bukan saja bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan penataan serta penguatan organisasi API di tingkat nasional, namun juga diharapkan dapat mendorong pula penguatan organisasi petani di tingkat regional dan basis organisasi lokal.

Sebagaimana dikatakan oleh Nuruddin, Sekjend API, dengan menambahkan materi 'kursus' keorganisasian, API kedepan diharapkan mampu mentransformasikan suatu pola organisasi petani yang efektif dan dapat menjadi daya penggerak yang juga efisian demi melakukan pemberdayaan petani, baik dalam hal produksi maupun distribusi.

dan sejalan dengan penuturan Nuruddin di atas, rangkaian acara RAPIM yang berlangsung selama tiga hari berturut turut tersebut juga memasukkan workshop dan seminar dalam rangkaian acaranya. Maka selain mengajak para petani berdiskusi, para nara sumber, baik berasal dari jajaran pemerintahan seperti Deptan RI, LSM, DPR, pengusaha dan akademisi juga menyampaikan banyak informasi terkait kebijakan kebijakan menyangkut pertanian dan pasar.

Selain itu diselenggarakan pula workshop pengolahan arang kelapa sebagai salah satu bentuk transformasi teknologi tepat guna yang bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi petani (terutama di daerah daerah yang memiliki banyak tanaman kelapa) untuk meningkatkan produktifitasnya serta mengakses informasi tentang manajemen dan pemasarannya.

pada malam terakhir RAPIM tersebut acara ditutup dengan penyerahan piagam penghormatan kepada tiga petani anggota API korban kekerasan negara, yakni Bpk Aminullah (petani Bohotokong-baru debebaskan dari penjara), Kaseni (Tulungagung-masih dipenjara), Bapak Anda (Sukabumi) sebagai bentuk dukungan moral API atas perjuangan mereka di basisnya masing masing. acara berlangsung cukup khidmad dengan dilantunkannya secara bersama sama lagu darah juang.(dzi)

Aksi Climate Justice

Jakarta Senin, 2007 Desember 17
Global Warming (pemanasan global) adalah peningkatan suhu pada permukaan bumi. Global warming telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu yang disebabkan oleh pengaruh alam, antara lain: perubahah orbit bumi terhadap matahari, letusan gunung merapi, efek rumah kaca pada atmosfer, tetapi sebagian besar para ahli menyimpulkan bahwa sumbangan terbesar pemanasan global adalah diakibatkan emisi gas buang pada aktivitas kehidupan manusia.

Berkaitan dengan issue tersebut, berbagai negara dari seluruh belahan dunia, baik maju maupun berkembang berkumpul di Pulau Bali Indonesia, untuk menentukan dan merumuskan berbagai langkah dan esepakatan menyangkut 'penyelamatan' atas bumi. namun demikian sebagaimana dilansir banyak pihak, forum internasional tersebut diyakini juga penuh bermuatan politik dan ekonomi internasional. negara negara maju pada akhirnya akan tetap menjaga supremasinya berdasar kepentingan penguasaan akan dunia, meski jelas di dalamnya, bahwa impact dari global warming tida akan saja menimpa negara negara maju sebagai pihak yang mustinya lebih bertanggung jawab akan terjadinya pemanasan global akibat proses industrialisasi dan eksploitasi alam secara besar besaran, namun juga negara negara miskin dangan daerah yang belum tersentuh modernitas sekalipun.

Untuk memberi desakan, kritik dan masukan dalam pertemuan tersebut, di Bali, dimana acara pertemuan tingkat tinggi itu di digelar, juga berkumpul berbagai macam elemen masyarakat, LSM, dan media dari berbagai negara seperti Greenpeace, Asian Farmer Association (AFA), Institute for Global Justice (IGJ) Aliansi Petani Indonesia (API) dan lain lain.

Selain menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan solidaritas, lembaga lembaga tersebut juga menggelar berbagai aksi. namun demikian, karena alasan keamanan dan ketentraman Bali yang nota bene merupakan salah satu tempat tujuan wisata internasional, maka pengetatan peta keamanan pun terbilang tinggi. karenanya volume aksi pun dibatasi dengan format format yang dirasa cukup safe untuk tidak sampai mengganggu jalannya acara pertemuan.

Aliansi Petani Indonesia (API) yang secara riil juga memiliki basis petani di Bali - yang juga merupakan Region tersendiri - melakukan aksi turun jalan bersama masyarakat adat setempat dengan grand issue "Global Warming - Global Poverty". Meski berjumlah tak besar, tak pelak hal tersebut cukup menarik perhatian baik peserta aksi dari elemen elemen lain maupun media massa.

dan sementara itu, di hari yang sama di saat seluruh mata tertuju ke Bali, di Jakarta API melakukan aksi turun jalan dan melakukan long march dari kompleks masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Aksi yang sedikit molor dari jadwal dikarenakan hujan yang turun cukup lama tersebut diikuti tak kurang dari 250 orang yang terdiri dari petani asal Brebes Jawa Tengah yang terkoordinasikan melalui Jamuni (serikat tani API .Red), FPR (front Perjuangan Rakyat) dan Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SOMASI).

Dalam selebaran dan berbagai orasinya, API meneriakkan issue eksploitasi yang dilakukan negara negara maju berbasis industri terhadap baik tenaga manusia dan alam negara negara berkembang. logika kapitalisme dalam proses pengerukan untung dan akumulasi modal tersebut pada akhirnya bukan saja menindas secara ekonomis-politis, namun juga secara langsung mulai mengikis ketahanan alam dan berakibat pada ketidakseimbangan bumi dan merangsang terjadinya pemanasan global.

setelah menggelar orasi dan sebar selebaran di Istana Negara, massa kemudian secara bergelombang menuju jl. Diponegoro. di halaman sekretariat IGJ sudah menanti panggung solidaritas yang dipersiapkan juga sebagai aksi budaya bertajuk Climate Justice (keadilan Iklim). selain mempertunjukkan kesenian seperti sulap, musik dan lain lain, sebagai Ending dari acara tersebut para perwakilan elemen yang hadir berkumpul dalam satu panggung dan secara bersama sama menyatakan petisi budaya menyangkut pertemuan di Bali (Lodz)

Komnas Ham Turun Lengkong..

Jakarta 13 September 2007

Johni Nelson Simanjuntak dan dua staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yakni Asri dan Mimin melakukan investigasi ke Kampung Jaya Mukti, Lengsar Kecamatan Simpenan, Sukabumi Jawa Barat. Ikut serta dalam rombongan tersebut Fuad Bahari dan Rifa’i dari Seknas Aliansi Petani Indonesia (API). Perjalanan yang semestinya start pukul 14:00 karena kandala teknis molor hingga pukul 16:45 WIB.

Ruteke Kampung Jaya Mukti membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan normal, namun rombongan baru tiba di lokasi sekitar pukul 23:15 WIB. Warga yang masih tersisa di lapangan berjumlah sekitar 35 orang tampak tampak menunggu penuh harap. Ibu-ibu dan anak-anakpun terlihat menyambut kedatangan rombongan. Dan setelah melakukan pengambilan gambar, segera diadakanlah musyawarah dan dialog yang dipimpin langsung oleh Joni Nelson Simanjuntak dengan di Fasilitasi oleh Fuad dari API yang didahului dengan perkenalan singkat untuk sedikit mencairkan suasana yang saat itu diliputi ketegangan. Dan untuk menggali lebih dalam persoalan yang dihadapi, Komnas Ham secara khusus juga mengadakan wawancara langsung secara tertutup bersama beberapa wakil warga.

Sementara dua orang staf melakukan wawancara tertutup, forum dialog warga dengan Komnas dan API berlangsung serius. Joni mengajukan beberapa pertanyaan yang diantaranya seperti Kapan warga mulai menduduki lahan tersebut, Berapa jumlah lahan yang di tanami untuk pertanian, tanaman apa yang menjadi tanaman warga dan lain lain.

Seusai itu Joni Nelson Simanjuntak tampak berupaya meyakinkan warga bahwa Komnas Ham dengan kewenangannya akan melakukan pemantauan dan terlibat dalam penanganan penyelesaian kasus tersebut. Dan dalam pada itu Komnas juga meminta dukungan warga untuk ikut serta mendukung Komnas dalam hal informasi.

Tepat pukul 02:05 pertemuan di tutup karena tanggal 14 September pagi Komnas Ham akan melakukan pertemuan dengan Kapolres Sukabumi di Pelabuhan Ratu.

Pada 14 September 2007 Pukul 05:15 WIB rombongan Komnas Ham sudah meninggalkan kampung Jaya Mukti untuk melakukan dialog. Sementara kawan kawan Seknas API bertahan di lapangan untuk tetap melakukan pendampingan terhadap warga.

Sekitar Pukul 10:00 sekitar 6 orang satpam dan 2 orang Polisi masuk ke lokasi. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang cukup berarti dan hanya tampak duduk-duduk di samping rumah Ibu Opah Nurlatipah (Istri dari Bapak Ana yang saat ini masih ditahan di kepolisian. Red). Beberapa saat kemudian pihak API menerima kabar via telpon dari Komnas Ham, bahwa hasil dari pertemuan dengan pihak kepolisian adalah penyangkalan oleh polres bahwa institusinya telah melakukan penangkapan terhadap Ana atau Anda dengan tidak manusiawi. Menurut mereka tidaklah benar jika polisi melakukan penangkapan saat Ana atau Anda sedang melakukan solat. Selain itu Kapolres juga menegaskan bahwa Ana di tangkap sesudah melakukan solat dan mengenakan sarung serta baju Koko, namun karena meronta sehingga sarung terlepas. Kemudian Kapolres untuk saat ini tidak akan menerjunkan apartanya selama masih dalam penanganan Komnas Ham.[lodzi]

Tampaknya belum ada perkembangan yang menggembirakan atas kasus tersebut...[Lodz]

Akses Internet untuk Petani

Kamis, 2007 November 22

Didasari niat untuk meningkatkan kapasitas Petani dan rumah tangga petani terhadap akses teknologi informasi dengan tujuan mengembangkan sumber daya Manusia untuk peningkatan ekonomi petani, API bekerja sama dengan Formasi Indonesia terhitung sejak Agustus 2007 melangsungkan penyelenggaraan program CTC (Community Training Center) yang dilaksanakan di enam lokasi dari enam serikat tani Aliansi Petani Indonesia. CTC-CTC API tersebut diantaranya terdiri atas 1. Sekretariat API Bali yang berlokasi di Jl. Banyubiru No. 289 Dusun Airanakan Banyubiru Negara Jembrana Bali 82251. 2. ORTATA ( Organisasi Taloa , Jl. Sultan Kharuddin No. 28 Sumbawa Besar. 3. Sekretariat Paguyuban Petani Cianjur (PPC) 1, Alamat : JL. Pagelaran No. 43 Cianjur. 4. Sekretariat Paguyuban Petani Cianjur (PPC), Jl. Pangeran Hidayatullah No. 142 Desa Limbangan Sari RT 02 RW 13 Cianjur. 5. Himpunan Petani dan Nelayan Pakidulan (HPNP) di Jl. Merdeka KMP Situgede Wetan No. 18 RT/RW 02/06 Desa Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi. dan 6. Kelompok Petani Perempuan Saluyu (PPPS )beralamat di Jl. Kp. Cisaat RT 01/01 Desa Caringin Kec. Kab. Sukabumi Jawa Barat 43359. Sedianya, program tersebut akan dioperasikan selama enam bulan dengan fasilitas perangkat komputer dan koneksi internet.

Secara umum kondisi CTC jaringan anggota Aliansi Petani Indonesia berada pada wilayah kota Kabupaten. Hal ini karena jaringan mayoritas anggota Aliansi Petani Indonesia berada di tingkat pedesaan dan belum terkoneksi dengan jaringan telepon. Sehingga sekretariat di tingkat Kabupaten menjadi pilihan untuk menjadi tempat CTC. Satu misal CTC Ortata (Organisasi Taloa) Sumbawa yang masih berada di wilayah kota kabupaten Sumbawa Besar pun masih sangat sulit untuk menggunakan akses internet. Karena telepon yang digunakan adalah satelit (antena) sehingga sering down saat terkoneksi dengan komputer. Namun hal tersebut tetap bukan menjadi kendala utama.
Untuk 5 CTC di tempat lain relatif mudah untuk menggunakan koneksi internet dengan menggunakan jaringan telkomnet, walau kadang-kadang down. Satu CTC di Paguyuban Petani Cianjur (PPC 1) menggunakan aksess speedy untuk koneksi internet, sehingga hal ini menjadi tidak ada kendala bagi CTC PPC 1.

Kemudian terkait dengan partisipan peserta pelatihan dan pengunjung, karena jarak geografis yang terbilang jauh, beberapa petani jika melakukan pelatihan mereka sekaligus berada di CTC yang juga merupakan sekretariat organisasi API di tingkat kabupaten bisa bertahan sampai 2 hari datau 3 hari. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu karena jarak tempuh yang begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga pemanfaatan CTC menjadi lebih maksimal. Di samping itu seperti di CTC Cianjur juga dibuka waktu khusus penggunaan internet untuk kalangan umum, meski program ini masih didominasi oleh para pelajar di sekitar Cianjur dan beberapa pengunjung lain di luar petani untuk menggunakan jasa internet, namun manfaat bagi petani sendiri terasa amat besar.

Di 6 penerima manfaat kegiatan tersebut seluruhnya dapat dibilang sangat antusias. Hal ini terungkap pada diskusi sosialisasi awal bersama kelompok masyarakat yang sempat di datangi Seknas API di Cianjur, hal man menjadi indikator bahwa petani sendiri merasa perlu dalam kaitanya dengan teknologi informasi. Hal tersebut juga tampak terlihat dari sikap kebersamaan yang muncul dalam proses penataan dan set up tempat pelatihan yang nota bene adalah kantor sekretariat organisasi tani di tingkat kabupaten, seperti pemasangan peralatan, pengecatan bangunan dan menata ulang ruangan.[lodzi]

PETANI: Tuan Sebuah Negeri

Senin, 2007 November 12

Meski 'berkelas' Maqolah (kata-kata mutiara) tapi ungkapan ini dipandang sangat penting dan memiliki akar sejarah yang kuat. Ungkapan tersebut bahkan juga cukup dikenal dalam hazanah intelektual Islam klasik dan masih dapat diapresiasi hingga saat ini. bahkan saking pentingnya, konon ungkapan tersebut sampai sampai ditengarai mendekati validitas sebuah hadist sahih menurut sementara pendapat.

Ungkapan yang berarti "Petani adalah Tuan bagi sebuah negeri (bangsa) dan Empunya (Tuan dengan status di atas petani) adalah kebenaran sejati" ini, menurut sebuah sumber berlatar belakang sejarah yang berlangsung pada zaman kejayaan pemerintahan Andalusia (Spanyol). Saat itu, teknologi irigasi dan pertanian terbilang sangat menonjol dan mampu menjadi sumber terpenting perekonomian negara. petani bukan saja mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri, namun juga dapat memberi sumbangan terbesar bagi kemakmuran seluruh rakyatnya.

Sebutan "Sayyid" adalah sebutan kehormatan dalam bahasa Arab, maka "Sayyidul Bilad" (Tuan negeri) yang dinisbatkan pada "Al-Falah" (petani) merupakan 'reward' yang tidak main-main. Lebih daripada itu, merujuk frase selanjutnya 'wa Maalikuhu" (pemilik/yang menguasai) petani sendiri adalah "al-haqiqi", yang berarti kebenaran sejati, yang pada intinya berarti pula Petani berada pada tingkat penghargaan tertinggi di bawah status kemutlakan, yang hanya dimiliki oleh Tuhan saja.

Tentu saja Maqolah ini tidak sedang 'awu-awu' alias berlebihan, mengingat jasa petani yang sedemikian besar bagi upaya menata perekonomian negara dan berkaitan langsung dengan soal kesejahteraan umat. Dan tentu bukan kebetulan jika lalu hal tersebut lantas sejalan pula dengan sebuah ungkapan lain dengan tingkat validitas yang kurang lebih sepadan, yakni "Kaadhal Faqru an yakuuna kufro", yang berarti kemiskinan sangatlah dekat dengan keterjerumusan pada kekufuran...(dzi)

Liputan: PETANI KITA BISA !

Jakarta Rabu, 2007 November 07

Dampak dari globalisasi dunia termasuk di dalamnya pasar bebas menyebabkan petani berada pada posisi tawar yang lemah dan menyebabkan berbagai kerentanan di berbagai bidang, dan paling utama kerentanan yang disebabkan oleh faktor ekonomi politik akibat kebijakan pembangunan pedesaan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan pertanian (agrobisnis) . Kerentanan yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dikontrol termasuk berakibat rendahnya pendapatan, terbatasnya informasi dan kurangnya akses terhadap teknologi tepat guna.

Selama ini, program pemerintah di sektor pertanian termasuk didalamnya subsektor peternakan, memiliki tujuan dalam peningkatan produksi, namun sayangnya, hal ini tidak di ikuti dengan kebijakan pengelolaan pasca panen sampai dengan pemasaran (daur mata rantaiproduksi--produksi-distribusi-konsumsi), sehingga pada perkembangan proses tersebut dapat di tebak kemudian, pada waktu terjadi panen raya persediaan barang melimpah dan di ikuti dengan harga yang rendah. Pada giliranya, terjadi kontradiksi pada tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, dimana petani yang semula ingin meningkatkan pendapatan, tetapi kerugianlah yang di dapatkan.

Begitu pula yang berkaitan dengan buah, salah satunya adalah buah mangga. Pada waktu panen raya harganya anjlok dan murah sehingga pendapatan petani pun juga rendah. Sedangkan pada waktu-waktu tertentu kekurangan buah sangat dirasakan. Bahkan, untuk menutup kekurangan persediaan buah, pemerintah tak segan mengambil jalan pintas yaitu dengan cara mengimpor, sebagai konsekuensi dari perdagangan bebas kawasan ASEAN (FTA's ASEAN) dimana Indonesia menyetujui untuk mempercapat penurunan tarif 5 - 20 % atau 0-5% dalam skema prefensial tarif (CEPT) untuk 15 komoditas pertanian (produk pertanian bahan mentah dan produk setengah jadi). Sebagai negara pertanian dimana petani kita selaku produsen dan konsumen tentunya sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga petani jika kebijakan impor buah-buahan dari negara ASEAN membanjiri pasar domestik Indonesia. Lagi-lagi keuntungan hanya dimiliki oleh konsumen yang membeli dengan harga murah dan perusahaan bisnis pertanian karena penurunan tarif tersebut.

Dengan latar belakang tersebut, beberapa waktu lalu, tanggal 25-28 Oktober 2007, di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, API bekerjasama dengan VECO Indonesia, dimana Asosiasi Petani Situbondo, salah satu serikat petani anggota API Region Jatim, menyelenggarakan pelatihan pengolahan mangga sebagai salah satu bentuk inisiatif untuk mendongkrak keberdayaan petani di tengah persoalan pelik yang melingkupinya selama ini.

ANTUSIAS
Kegiatan pelatihan diikuti sekitar 70 orang dan terbilang sukses secara implementatif. Hal ini tampak dari antusiasnya peserta yang sebagian besar di dominasi oleh kalangan ibu-ibu dan remaja putri.

“Target kita sebenarnya cuma 10-15 orang peserta, tapi ternyata membengkak sampai lebih dari 30 orang”, kata Ibu Sumartini, ketua APSI yang juga merangkap sebagai Koordinator Acara.

Sebagimana di ungkapkan oleh Sumartini, sejumlah yang di temui tim Seknas API juga menyatakan kegembiraannya dengan pelatihan tersebut. Salah satunya adalah Sumiati, peserta dari organisasi Asosiasi Petani Probolinggo (Aspek Pro) asal Probolinggo. Dia mengaku telah mendapatkan manfaat pengetahuan yang sangat besar.

“Tidak hanya teori, tapi kami dibimbing melalui praktek langsung yang nyata sehingga hasilnyapun dapat dilihat, sayang waktunya sangat terbatas”, katanya.

TIGA BELAS KABUPATEN
Kegiatan yang dilangsungkan selama tiga hari berturut-turut, yakni dari tanggal 25 sampai 28 Oktober 2007 lalu di komplek Balai Desa Kapongan Kecamatan Kapongan, Kab. Situbondo tersebut, selain diikuti peserta dari masyarakat setempat, juga melibatkan sejumlah petani dari 13 kabupaten di Jawa Timur. Beberapa diantaranya Probolinggo, Malang, Batu, Jombang, Banyuwangi, Lumajang, Ngawi, Kediri dan Tulungagung.

"Perwakilan dari masing-masing serikat petani tingkat Kabupaten ini anggota API Region Jawa Timur. Disamping tujuan pendidikan teknologi pengolahan buah mangga, kegiatan ini sebenarnya juga dimaksudkan sebagai ruang konsolidasi tingkat lanjut dari API Jatim untuk mengukur sejauh mana kerja-kerja organisasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan pasca pertemuan Banjarnegara", demikian papar Mudzakkir, Koordinator API region Jawa Timur.

"Kita perlu mengevaluasi kembali sistem pertanian berkelanjutan yang sudah digagas dan di jalankan mengikuti karakteristik topografi ( dataran tinggi, dataran rendah lahan basah dan dataran rendah lahan kering serta daerah pesisir utara) sebagai dasar pijakan untuk menyusun kebutuhan dan capaian ke depan...", lanjutnya dengan aksen Madura yang kental.

Sementara itu, Sekjend API, Nuruddien, yang dihubungi beberapa saat selepas memberi "tausyiah" pada malam ketiga, menandaskan harapannya pada manfaat penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun demikian, dia juga sedikit menyayangkan beberapa hal, khususnya menyangkut kepesertaan tingkat lokal.

"Saya kurang melihat geliat yang tampak menguat pada APSI sendiri. peserta lokal justru sebagian besar tampaknya berasal dari ibu-ibu non petani riil yang terkoordinasi dalam kelembagaan APSI, jadi sifatnya masih cair", katanya.

Kekecewaan yang ditunjukkan pihak Seknas memang beralasan. hal ini dikarenakan salah satu tujuan utama kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk mengkonsolidasikan basis petani.

"Artinya, kegiatan ini juga bermaksud mendorong penguatan di tingkat petani sendiri, baik dalam hal ketrampilan pertanian dalam aras produksi-distribusi dan konsumsi maupun basis organisasionalnya. Jadi tidak semata mata bersifat eventuatif-teknis an sich. API bukan event organizer", tambahnya.

PERTANIAN BERKELANJUTAN
Sebagaimana judulnya, Konsolidasi API Region Jatim dan Pelatihan Pengolahan Mangga ini terbagi dalam dua sub kegiatan, pertama, rapat konsolidasi dengan agenda utama evaluasi implementasi pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) seperti telah diamanatkan oleh pertemuan di Banjarnegara pada bulan Mei 2007 sebagai landasan pencetusan ancangan riil ke depan serta menetapkan tujuan, sasaran dan capaian bagi organisasi petani di berbagai level. Kedua, Pelatihan Pengolahan Mangga dengan sasaran kegiatan sebagai ruang identifikasi pengetahuan lokal menyangkut mata rantai pengelolaan buah mangga, terutama di sentra sentra produksi (seperti Situbondo, Probolinggo atau Indramayu), pengelolaan pasca panen, kualitas kontrol, distribusi hingga konsumsi.

Selain itu, melalui kegiatan serupa akan dapat dibuat pula sebuah pedoman teknis pengolahan yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membantu proses 'pelembagaan' pengetahuan petani. Dan untuk jangka panjang, dapat dibangun sebuah badan ekonomi di tingkat organisasi tani sebagai upaya 'penanggulangan' atau proteksi akses bagi kepentingan ekonomi petani dalam menyikapi situasi pasar. Dengan instalasi ini pula diharapkan dapat mengidentifikasi pola sistem budidaya tanaman dan diintegrasikan dengan kegiatan organisasi tani (program kegiatan pertanian berkelanjutan).

"Ini seperti dua sisi pada satu keping mata uang. antara rapat konsolidasi dan pelatihan harus saling berkaitan, gak oleh mlaku dewe dewe (tidak boleh jalan sendiri sendiri. Red)", kata Gusdin - panggilan akrab Nuruddien - menegaskan.

25 Oktober pagi acara di buka dengan seminar bertajuk Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Petani dalam mendukung Desa Mandiri Pangan" sebagai bentuk perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang jatuh pada tanggal 16 Oktober. Nara sumber seminar dari Dinas Pertanian, Deperindag dan BPMP Kab. Situbondo. kegiatan seminar juga diikuti dari perwakilan dinas dinas terkait, tokoh masyarakat, pemuka agama dan pers. Sementara perwakilan DPRD datang menyusul kemudian. Selanjutnya acara diteruskan dengan praktek pengolahan mangga secara maraton mulai pagi hingga sore hari secara berturut turut di bawah bimbingan materi Setyawan dan Erick dari Yayasan Gita Pertiwi Solo, Jawa Tengah.

KONSOLIDASI ALOT
Model pelatihan yang dikemas workshop partisipatif berlangsung fresh dan antusias. Sementara acara rapat Konsolidasi yang digelar pada petang harinya berlangsung cukup ketat. Tarik menarik mengenai ukuran capaian konsolidasi, apakah akan berfungsi untuk merumuskan program program baru API Jatim ataukah sekedar evaluasi dan monitoring atas hasil Banjarnegara, memberi porsi cukup panjang dalam perdebatan hari pertama. Selain itu, beberapa serikat petani sempat juga mempertanyakan tentang 'status' keanggotaannya dalam tubuh API Jatim.

Menjawab persoalan tersebut, Anang, dari SPKL Lamongan yang malam itu duduk sebagai Sekretaris Sidang, angkat bicara,

"Untuk serikat petani yang sejauh ini belum masuk akan segera diusulkan pada RAPIM API yang akan digelar bulan Desember mendatang. Hal ini penting untuk mendukung keakuratan data keanggotaan dan disiplin organisasi".

Sebagai sarana pijakan rapat rapat yang dilangsungkan berikutnya, baik sidang komisi maupun pleno, kesempatan tersebut juga mempertimbangkan pandangan dan sharing perkembangan masing masing serikat petani. Sayangnya, presentasi yang disampaikan oleh setiap perwakilan serikat tersebut tidak dilengkapi konsepsi pandangan yang rapih dengan penjelasan rinci dan sistematis. Keterangan sebagian besar berbentuk lisan dan mengalir tanpa batasan yang tegas. Akibatnya, perangkat persidangan cukup kerepotan untuk mentabulasi pointer pointer yang dipaparkan masing masing serikat, yang meliputi gambaran umum, identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang serta kesulitan kesulitan yang sedang dihadapi.[dzi]

Bantuan YES, Hibrida NO!

Jakarta,Minggu, 2007 September 30

ada 28 September 2007 seknas API menerima sebuah email dari organisasi tani yang berada di daerah Jombang Region API Jawa Timur. Surat tersebut berisi sebagai berikut,
"Kepada seknas API agar melakukan himbuan kepada serikat serikatnya yang ada di daerah - daerah untuk melakukan seruan PENOLAKAN terhadap bantuan benih HIBRIDA yang di berikan pemerintah kepada petani karena hari ini pemerintah tidak berfihak pada petani dan hanya akan membuat petani menjadi sengsara dan ketergantuangan terhadap negara,kita melakukan aksi kita trima bantuan tapi HIBRIDA NO!"

Sehubungan dengan hal tersebut, di Malang Jawa Timur telah pula muncul kejadian serupa. sebuah berita yang bersumber dari Antara sempat dilansir oleh Kompas pada 24 September 2007 berjudul "Benih Padi Hibrida Bantuan Pemerintah Tak Layak Tanam". Berikut laporannya:

Malang, Senin--Benih padi hibrida bantuan dari pemerintah yang sediannya akan ditanam oleh petani di kabupaten Malang pada musim tanam bulan Sepetember 2007 rusak dan tidak layak tanam.

Ketua Kelompok Tani Sari Gading II desa Randu Gading kecamatan Tajinan, Sunarto, Senin mengatakan, kerusakan terjadi akibat benih padi hibrida tersebut terkena kutu hama, kutu gudang atau kapang (valandra).

Benih padi hibrida tersebut berasal dari bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok tani 20 September 2007 dari pemenang tender yaitu CV. Sawunggaling yang beralamat di jalan Berbek III RT 03/02 Waru Sidoarjo.

Benih padi Hibrida dengan merk Bernas Super dan Bernas Prima tersebut dikemas dalam dua bentuk yaitu ukuran satu kilogram untuk merk Bernas Super dan dua kilogram untuk Bernas Prima. Kedua jenis benih Hibrida tersebut sama-sama rusak.

"Kemasan dari benih bolong-bolong dan tidak kedap udara. Padahal jika benar-benar benih hibrida pasti kedap udara. Setelah itu salah satu kemesan kami buka ternyata didalamnya terdapat banyak kutu gudang atau kapang dan benih dalam keadaan rusak," katanya.

Menurut dia, setelah mengetahui kondisi dari benih pihaknya langsung melakukan ujicoba dengan merendam benih selama 24 jam dan hasilnya banyak benih yang rusak dan tidak bisa mengembang selayaknya benih padi pada umumnya serta banyak yang mengapung. Kelompok tani yang dipimpinnya mendapatkan jatah sebanyak 195 kilogram.

"Kalau kondisinya seperti ini maka kemungkinan tumbuh dari benih padi hibrida hanya sekitar 70 persen saja setiap satu kilo benih. Untuk itu kami meminta untuk segera diganti, pasalnya jika diteruskan akan rugi baik petani maupun pemerintah," katanya menjelaskan.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kecamatan Tajinan kabupaten Malang, Jumain mengatakan, untuk musim tanam pada bulan September 2007 ada enam desa yang mendapatkan bantuan benih hibrida yaitu desa Randu Gading, Tangkil Sari, Ngawonngo, Tambak Asri, Jambe Arjo dan Pandan Mulyo.

Benih padi Hibrida yang diterima oleh kecamatan Tajinan sebanyak 2205 kilogram yang akan ditanam di areal persawahan seluas 147 hektar. Setiap hektar akan mendapatkan jatah beih sebanyak 15 kilogram. Sementara itu total areal persawahan di kecamatan Tajinan seluas 400 hektar dengan kebutuhan benih sebanyak 6000 kilogram.

"Kami telah berkoodinasi seluruh kelompok tani yang ada di kecamamatan Tajinan dan ternyata seluruh kelompok tani mendapatkan benih padi hibrida yang sama yaitu terdapat hama kutu gudang atau kapang. Untuk itu kami akan mengajukan surat keberatan agar benih padi segera diganti," katanya.

Menurut dia, jika tidak segera diganti maka musim tanam akan mundur kembali. Padahal untuk menunggu turunnya bantuan benih padi hibrida dari pemerintah pada musim tanam sudah diundur. Untuk itu, pihaknya berharap pada CV. Sawunggaling untuk segera mengganti benih padi hibrida yang rusak.

Ketua Komisi B DPRD kabupaten Malang, Choirul Anam mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi jika seluruh benih padi hibrida bantuan pemerintahn untuk musim tanam bulan September 2007 mengalami kerusakan. Benih padi hibrida tersebut juga terdapat dibeberapa kecamatan lain dikabupaten Malang diantaranya kecamatan Bantur.

Anggaran dari pemerintah untuk pengadaan benih padi Hibrida, menurut dia, cukup tinggi yaitu mencapai Rp 9,1 miliar. "Dengan melihat kondisi benih saat ini, anggaran sebesar itu apa layak? Untuk itu kami menghimbau pada penyuplai (CV.Sawunggaling red) untuk segera menarik dan mengantinya. Dengan kondisi seprti ini maka petani yang paling dirugikan," katanya saat sidak ke kelompok tani Sari Gading Tajinan.

Menurut dia, dalam sepekan ini seluruh benih yang sudah didistribusikan ke kelompok tani agar ditarik dan diganti secepatnya. Pasalanya, benih tersebut harus ditaman pada bulan ini. Jika tidak segera diganti maka masa tanam mundur menjadi bulan Oktober.

"Melihat kondisi seperti ini maka target surplus padi dikabupaten Malang sebanyak 24 ribu ton dikhawatirkan tidak akan tercapai. Untuk itu kami menghimbau pada Gapoktan untuk mengirim surat pengaduan pada Dinas Pertanian kabupaten Malang," katanya menjelaskan. [Lodzi]

(Resource-Kompas / Antara). berita terkait:
www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2007/06/27/brk,20070627-102638,id.html
www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=173033&c=104
www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=291117&kat_id=89

PERHATIAN! Berhubung ini blogger klasik mk ga da navigasi page PREVIOUS-NEXT nya. Jadi pake 'Archives' saja ya.. Thanks!